Puluhan siswa SD dan SMP di Kabupaten Pandeglang, Banten, terus mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya untuk menuntut ilmu. Mereka terpaksa menyeberangi sungai berarus deras atau meniti jembatan darurat bambu yang rapuh setelah jembatan utama ambruk sejak 2024.
Kondisi ini terjadi di wilayah seperti Kampung Cegong, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, dan SDN Cikadongdong 2 di Cikeusik, di mana akses satu-satunya ke sekolah kini bergantung pada infrastruktur darurat yang nyaris roboh. Jembatan gantung permanen hanyut akibat banjir bandang, sementara beberapa laporan menyebut kerusakan sudah berlangsung puluhan tahun tanpa perbaikan memadai dari pemerintah daerah. https://jawa11.one/ Ironisnya, semangat juang anak-anak ini patut dipuji, tapi justru menyoroti kegagalan sistemik: bagaimana negara dengan anggaran besar masih membiarkan generasi mudanya bertaruh jiwa raga untuk pendidikan dasar?
Setiap pagi, siswa menggulung celana hingga lutut, berjalan hati-hati di tepi sungai berlumpur atau menyeimbangkan diri di jembatan bambu sempit yang bergoyang ditiup angin. Saat musim hujan, arus membengkak membuat penyeberangan mustahil, sehingga banyak yang bolos sekolah atau tiba terlambat. Warga seperti Firdaus dari Rancapinang mengeluhkan bahwa Pemkab Pandeglang hanya menjanjikan jembatan sementara, tapi hingga Februari 2026, belum ada kemajuan signifikan karena kendala anggaran. Kritik mendesak layak disuarakan: di mana prioritas APBD jika proyek sederhana seperti ini terbengkalai, melanggar hak konstitusional anak atas pendidikan aman sesuai UUD 1945?
Dampaknya meluas, tak hanya risiko fisik seperti tenggelam atau terpeleset, tapi juga beban psikologis bagi anak-anak dan orang tua yang cemas. Video viral menunjukkan siswa SDN Cikadongdong 2 meniti jembatan rawan ambruk, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, terutama bagi yang belum pandai berenang. Kepala desa setempat dan sekolah mendesak intervensi dari pusat, termasuk dana darurat atau bantuan swasta, agar tak berulang tragedi serupa di daerah lain. Tanpa aksi tegas, perjuangan heroik ini berpotensi jadi bencana tunggu waktu.
Hingga kini, meski isu ramai sejak Oktober 2025, perbaikan permanen masih jadi mimpi. Pemerintah daerah harus percepat tender atau realokasi dana, memastikan tak ada lagi anak yang “bertaruh nyawa demi ilmu”. Kisah ini menginspirasi ketangguhan, tapi menuntut akuntabilitas pejabat untuk infrastruktur pendidikan yang merata di pelosok Indonesia.